Category: Peraturan Kepegawaian dan Informasi Kepegawaian Kab. Parigi Moutong


STRUKTUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH :

Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dan 11 (sebelas) Sub Bidang, yang terdiri dari :

- Kepala Badan

- Sekretaris, membawahi :

1.  Sub Bagian Perencanaan Program

2.  Sub Bagian Keuangan dan Asset

3.  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

 

  1. Bidang Kepangkatan Pensiun
    1. Sub Bidang Kepangkatan;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.
  2. Bidang Pengembangan dan Disiplin
    1. Sub Bidang Pengembangan;
    2. Sub Bidang Disiplin.
  3. Bidang Data dan Informasi
    1. Sub Bidang Data;
    2. Sub Bidang Formasi Jabatan.
  4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
    1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat;
    2.  Sub Bidang Kepemimpinan Tehnis dan Fungsional

 

================================================

 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong di dalam merumuskan perencanaan strategisnya memiliki visi yaitu :

 

“ Mewujudkan Manajemen Kepegawaian Dalam Rangka Menciptakan Aparatur Yang Bersih dan Berwibawa serta Berkualitas  “

 

Untuk mewujudkan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong ini dijabarkanlah ke dalam misi, yaitu :

  1. Terwujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang ada.
  2. Terwujudkan tata kearsipan kepegawaian yang sistematis, tertib dan teratur.
  3. Meningkatkan Pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan sistematis.
  4. Terwujudnya peningkatan sumber daya apartur pemerintah daerah
  5.  Menjadikan Panca Prasetya Korpri sebagai semangat pengabdian kepada bangsa, Negara dan masyarakat

 

===============================================

 

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 :

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah

- Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

 

Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur :

- Seleksi penerimaan calon PNS

- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

-  Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

- Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

 

 

RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu
pada RPJP Nasional.

RPJM Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah. RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi dan program.

RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah  untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RENSTRA

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

LKPJ
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

ILPPD

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.

RTR

Rencana Tata Ruang (RTR) adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.

RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.

Profil GUBERNUR SULTENG Drs. H. Longki L. Djanggola, MSi

Drs. H. Longki L. Djanggola, MSi

Baca lebih lanjut

suratno poso

parigimoutong

Penentuan nasib sendiri dalam artian pembentukan Kabupaten Parigi Moutong secara yuridis didasari antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terutama Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama Pasal 3, 4 dan 6 yang juga telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.
Pada awalnya masyarakat daerah Parigi Moutong tersebar ke dalam beratus bahkan beribu-ribu komunitas di gunung-gunung dan bukit-bukit dalam satu kesatuan Genealogis. Mereka memisahkan diri di antara kesatuan genealogis lainnya. Sehingga oleh Werteim dikenal sebagai sebuah masyarakat komunal yang dipimpin oleh “Olongian” dan atau “Kemagauan”. Pimpinan yang dinamakan “Magau” atau “Olongian” kemudian berubah menjadi “Raja” sebagai konsekuensi logis dari pertautan komunalitas masyarakat Parigi Moutong dengan Hindia Belanda. Keadaan seperti itu berlangsung hingga datangnya Imperialisme Belanda ke daerah ini sehingga konsep “Magau” dan “Olongian” berubah menjadi konsep yang namanya “Raja”. Raja inilah yang dijadikan Pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil representasi dari masyarakat yang plural di wilayah Parigi Moutong. Pada awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan kontrak politik yang disebut sebagai perjanjian pendek dengan Raja-raja seperti Roe di Tojo, Ta Lasa di Poso, Owolu Marunduh di Mori, Kabodi di Napu termasuk Dg. Malino dan Idjenggi yang dipresentasikan sebagai wakil dari Kerajaan di Wilayah Parigi Moutong. Namun masuknya Hindia Belanda sebagai suatu kekuatan politik di tanah Parigi Moutong juga dibayar mahal oleh Putra-Putra terbaik daerah ini sebagai pejuang yang tidak tunduk ke dalam Integrasi Politik kolonial Belanda yang antara lain pejuang yaitu Tombolotutu yang bertahan dengan pandangannya sendiri sebagai bentuk Nasionalisme sendiri.
Selama 39 tahun Kabupaten Parigi Moutong diperjuangkan, benih ditanam sejak tanggal 8 Juni 1963 yakni adanya pembentukan Panitia Penuntut Pembentukan Kabupaten. Setelah diketahui arah perjuangan yang pasti dan jelas maka tanggal 23 Desember tahun 1965 terbentuknya Yayasan Pembangunan Wilayah Pantai Timur dengan Akte Notaris Nomor 33 tahun 1965. Saat inilah diketahui arah, tujuan dan hakekat Pembentukan Kabupaten secara Yuridis Formal.
Akhirnya mentari cerah bersinar megah karena pada tanggal 2 Juli 2002 peresmian Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten yang otonom dilakukan di Gedung PMD Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia. Delapan hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Juli 2002 dilantiklah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sebagai pejabat Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah Prof. H. Aminuddin Ponulele, MS di Parigi Ibukota Kabupaten Parigi Moutong.Kemudian pada tahun 2008 Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan pemilihan kepala daerah periode 2008-2013 kembali Drs. H. Longki Djanggola, M.Si terpilih sebagai Bupati Kabupaten Parigi Moutong dan di lantik pada tanggal 9 September 2008 oleh Gubernur Sulawesi Tengah HB. Paliudju di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong.

Baca lebih lanjut

suratno poso

parigi moutong

Baca lebih lanjut

suratno poso

suratno poso

Assalamu’alaikum…

Selamat datang di Blog Saya, Semoga Anda menikmati dan mendapatkan peraturan-peraturan kepegawaian dan profil kabupaten parigi moutong yang anda inginkan.
Blog ini dilengkapi dengan konten yang menarik, ditambah dengan link himpunan peraturan perundang-undangan serta daftar link yang mungkin anda butuhkan seperti wallpaper, software free, hiburan, berita dan lain-lain.

Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.